Selasa, 30 April 2013

BAKORKAMLA


BAKORKAMLA
Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia

Created By Aris Dwi Rahmanto
            Bakorkamla merupakan suatu organisasi yang bertugas dalam menjaga keamanan perairan laut Indonesia. Bakorkamla terbentuk pada tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. 

            Bakorkamla dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu marsekal Djoko Suyanto dan untuk pelaksana harian diketuai oleh Laksaman Bambang Suwarto. Djoko Suyanto adalah Panglima TNI pertama yang berasal dari kesatuan TNI-AU sepanjang sejarah Indonesia. Sebelum aktif di dunia politik, Djoko aktif di dunia militer hingga karirnya berada di puncak kemiliteran, ia kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sejak tahun 2009 lalu.

Djoko Suyanto
KETUA BAKORKAMLA

Bambang Suwarto
KALAKHAR BAKORKAMLA
            Selain itu Bakorkamla juga memiliki kerja sama dengan kementrian yang bersangkutan dengan transportasi, keamanan, dan hukum di laut. Diantaranya Kementrian dalam dan luar negri, TNI AL, Kementrian perhubungan, kementrian pertahanan kepoisian dan Kejaksaan republik Indonesia. 

           Karena dalam perkembangan maritim indonesia terjadi berbagai perubahan lingkunagn strategis. Maka dalam meningkatkan keamanan laut Indonesia, instansi pemerintah indonesia  yang mengatur kemanan laut dibentuk kembali kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003. Sehingga terbentuklah Bakorkamlah hingga saat ini. 
  
            Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut ( BAKORKAMLA ) yang menjadi dasar hukum dari organisasi yang kita miliki bersama ini.
 
            Dalam menjalankan tugasnya Djoko menjelaskan kepada Bambang untuk bisa menjalin hubungan baik dengan instansi yang berkaitan dalam menjaga keaaman kelautan Indonesia. Untuk menjamin keamanan maritim bakorkamla mengadakan komunikasi dengan dengan isntansi yang berkaitan sehingga dalam pengambilan kebijakan terjamin keamanan maritim Indonesia. Komunikasi yang baik dari bakorkamla dengan instasi lain dapat bersinergi dalam menjalankan tugasnya.
Sumber :
http://profil.merdeka.com/indonesia/d/djoko-suyanto/
http://www.tribunnews.com/2012/07/06/laksda-tni-bambang-suwarto-jabat-kalakhar-bakorkamla

Tidak ada komentar:

Posting Komentar